Faktatoday.com – Jambi – Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) kembali menyoroti transparansi pembangunan Laboratorium Rumah Sakit Abdul Manap yang menjadi perhatian publik. Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Dinas Kesehatan Kota Jambi, Senin (15/06/2026), massa aksi mengaku kecewa lantaran tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyampaikan tuntutan dan memperoleh penjelasan terkait proyek tersebut.
Kedatangan para demonstran bertujuan meminta klarifikasi mengenai perkembangan pembangunan laboratorium yang dibiayai melalui anggaran negara. Namun harapan untuk berdialog secara langsung dengan pejabat yang dianggap memiliki tanggung jawab atas sektor kesehatan itu tidak terwujud karena yang bersangkutan tidak berada di kantor saat aksi berlangsung.
Ketua Umum JARI, Wandi, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar menyampaikan aspirasi secara simbolis, melainkan untuk memperoleh jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penjelasan dari pihak yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan tidak mampu menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan masyarakat.
“Kami datang untuk meminta keterangan langsung dari pihak yang memiliki tanggung jawab. Publik berhak mengetahui perkembangan dan kondisi sebenarnya dari proyek yang menggunakan uang rakyat,” ujar Wandi di sela-sela aksi.
JARI menilai persoalan ini lebih luas daripada sekadar pembangunan sebuah fasilitas laboratorium. Organisasi tersebut memandang keterbukaan informasi dan kesediaan pejabat publik berdialog dengan masyarakat merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas pemerintahan. Ketika ruang komunikasi tidak berjalan dengan baik, muncul kekhawatiran terhadap berkurangnya kontrol publik terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Atas kondisi tersebut, JARI menyatakan akan meningkatkan eskalasi perjuangan dengan menggelar aksi lanjutan di Kantor Wali Kota Jambi pada pekan mendatang. Dalam agenda tersebut, mereka berencana meminta Wali Kota melakukan evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab di sektor kesehatan, termasuk Direktur Rumah Sakit Abdul Manap dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, apabila dinilai tidak mampu memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
Menurut JARI, pejabat publik tidak hanya dituntut menjalankan kewenangan administratif, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan dan kesediaan memberikan penjelasan atas setiap kebijakan yang diambil. Bagi mereka, kehadiran dan keberanian menjawab pertanyaan publik merupakan bagian penting dari tanggung jawab yang melekat pada setiap jabatan pemerintahan.
Aksi ini menjadi sinyal bahwa masyarakat akan terus mengawal setiap program yang menggunakan anggaran negara, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan. JARI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transparansi dan memastikan kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
