“Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Tinggi Jambi maupun instansi pendidikan terkait mengenai pandangan dan dorongan yang disampaikan Kamaludin Havis.

Besarnya anggaran pendidikan menuntut tata kelola yang terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan yang konsisten terhadap seluruh program pemerintah dinilai menjadi salah satu kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.(Hendri)