FaktaToday.com,- DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (22/09/2026).T Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz, didampingi Wakil Ketua DPRD Faizal Riza dan Samsul Riduan, serta dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi beserta jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan serta berbagai masukan terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD 2026 dan program-program unggulan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi juga menyatakan menyepakati sejumlah masukan yang disampaikan fraksi-fraksi untuk menjadi perhatian dalam penyempurnaan kebijakan anggaran.
Salah satu masukan yang disepakati berkaitan dengan pemaksimalan alokasi anggaran pada sisa waktu Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah juga mendorong inovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Selain peningkatan pendapatan, pemerintah provinsi turut menekankan pemerataan pembangunan berbasis skala prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembahasan perubahan anggaran agar program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz menekankan pentingnya optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama perangkat daerah yang capaian target pendapatannya dinilai belum maksimal. Menurutnya, realisasi target pendapatan perlu menjadi perhatian agar perencanaan anggaran dapat berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
DPRD Provinsi Jambi memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan pencapaian target pendapatan daerah. Pengawasan tersebut diperlukan agar kesepakatan dalam pembahasan perubahan APBD tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.


