Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi ironi di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keterlambatan pembayaran oleh institusi negara berpotensi melemahkan kepercayaan pelaku usaha terhadap komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan sektor tersebut.
Jika tidak segera diselesaikan, persoalan ini tidak hanya berpotensi merugikan pedagang kecil, tetapi juga dapat mencederai kepercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Muaro Jambi belum memberikan keterangan resmi terkait penyelesaian tunggakan tersebut.
Halaman
