Desakan Transparansi dan Evaluasi

LSM JARI mendesak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk membuka secara transparan anggaran, lokasi, peserta, serta urgensi pelaksanaan bimtek tersebut. Wandi menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melaporkan persoalan ini ke lembaga pengawas apabila ditemukan indikasi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.

“Kami mendorong adanya evaluasi serius. Jangan sampai kegiatan yang dibiayai APBD justru menimbulkan pertanyaan hukum dan mencederai semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan,” pungkas Wandi.

Hingga berita ini diturunkan, Sekda Kabupaten Muaro Jambi H. Budhi Hartono belum memberikan keterangan resmi meski telah diupayakan konfirmasi.