Faktatoday.com – MUARO JAMBI, Sikap bungkam Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, H. Budhi Hartono, terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bagian Perencanaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kantor Bupati Muaro Jambi, menuai sorotan tajam dari kalangan lembaga swadaya masyarakat.
LSM Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) melalui ketua umum nya Wandi Priyanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Sekda melalui sambungan WhatsApp (15/12/2025), Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada jawaban maupun klarifikasi yang diberikan.
“Kami sudah mencoba menghubungi Sekda sebagai Pengguna Anggaran sekaligus pimpinan tertinggi ASN di Muaro Jambi, tetapi tidak mendapat respons sama sekali. Padahal ini menyangkut penggunaan anggaran daerah,” ujar Wandi kepada wartawan.
Kontradiksi dengan Instruksi Penghematan Anggaran
Wandi menilai pelaksanaan Bimtek tersebut bertolak belakang dengan arahan Sekda sendiri yang selama ini kerap mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bagian di Sekretariat Daerah agar melakukan penghematan belanja.
“Jika memang komitmen terhadap efisiensi anggaran itu serius, maka pelaksanaan bimtek di luar daerah dan di hari kerja patut dipertanyakan. Jelaslah sudah, baik dan buruknya pemerintahan sangat ditentukan oleh pemimpinnya,” tegas Wandi.
ASN Internal Pertanyakan Urgensi dan Lokasi Bimtek
Keluhan juga datang dari internal aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Kantor Bupati Muaro Jambi. Salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya menyayangkan waktu dan lokasi pelaksanaan bimtek tersebut.
“Setelah perhelatan MTQ, banyak pekerjaan penting yang harus segera ditangani, termasuk verifikasi SPJ. Dengan adanya bimtek ini, pekerjaan jadi terhambat,” ungkapnya.
ASN tersebut juga mempertanyakan alasan bimtek tidak dilaksanakan di dalam daerah. “Kalau memang untuk peningkatan kapasitas, kenapa tidak diadakan di Jambi saja? Apalagi ini dilaksanakan di hari kerja, sehingga pelayanan dan administrasi terganggu,” tambahnya.
Desakan Transparansi dan Evaluasi
LSM JARI mendesak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk membuka secara transparan anggaran, lokasi, peserta, serta urgensi pelaksanaan bimtek tersebut. Wandi menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melaporkan persoalan ini ke lembaga pengawas apabila ditemukan indikasi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.
“Kami mendorong adanya evaluasi serius. Jangan sampai kegiatan yang dibiayai APBD justru menimbulkan pertanyaan hukum dan mencederai semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan,” pungkas Wandi.
Hingga berita ini diturunkan, Sekda Kabupaten Muaro Jambi H. Budhi Hartono belum memberikan keterangan resmi meski telah diupayakan konfirmasi.
