Faktatoday.com – Batang Hari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (2/03/2026). Kegiatan berlangsung di ruang utama Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, jajaran Forkopimda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, S.P., menyampaikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari sepanjang Tahun Anggaran 2025. Ia melaporkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,4 triliun atau 89,54 persen dari target sebesar Rp1,6 triliun.
Sementara itu, untuk belanja daerah, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp1,57 triliun yang terbagi dalam 172 program, 501 kegiatan, dan 1.431 sub kegiatan. Dari total pagu tersebut, terealisasi sebesar Rp1,39 triliun atau 88,77 persen.
“Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan. Namun tentu masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk perbaikan ke depan,” ujar Wabup Bakhtiar dalam penyampaiannya.
Ia juga menjelaskan bahwa sebanyak 36 program prioritas daerah telah dilaksanakan, meskipun pembangunan Islamic Center hingga kini masih dalam tahap pengerjaan dan menjadi salah satu fokus lanjutan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Wabup menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD Kabupaten Batang Hari pada tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
“Kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari pimpinan dan anggota DPRD Batang Hari dalam bentuk rekomendasi, guna menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun yang akan datang,” tutupnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus wujud transparansi kepada publik atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025.(Dhil)
